«

»

Nov 15

Contoh Judul Ilmu Hukum

  • Pelaksanaan penyelidikan oleh intelijen kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh pemerintah kabupaten jembrana
  • Tinjauan hukum pidana dalam penerapan pasal 359 kuhp pada kasus kecelakaan lalu-lintas oleh hakim pengadilan negeri sukoharjo,
  • Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasar peraturan daerah kota surakarta nomor 3 tahun 2006 tentang penanggunalangan eksploitasi seks komersial di pengadilan negeri surakarta,
  • Implementasi pemidanaan terhdaap pelaku tindak pidanan perzinahan oleh hakin pengadilan negeri surakarta,
  • Analisis terhadap putusan hakim berupa pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak,
  • Penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota tni dalam lingkungan peradilan militer (studi kasus di pengadilan militer ii-11 yogyakarta),
  • Kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di pengadilan negeri karanganyar),
  • Studi tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan (studi kasus vcd bajakan di pengadilan negeri kediri),
  • Implementasi pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran pasal 506 kitab undang-undang hukum pidana tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul ( studi kasus di pengadilan negeri surakarta ),
  • Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan di semarang,
  • Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkarakealpaan yang mengakibatkan matinya orang di jalan raya. ( studi kasus di pengadilan negeri surakarta),
  • Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan,
  • Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri surakarta,
  • Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di lapas klas ii.a wanita semarang, 08
  • Legalitas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme di pengadilan negeri jakarta selatan,
  • Tinjauan yuridis tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung (studi kasus di pengadilan negeri surakarta),
  • Tinjauan yuridis implementasi pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi oleh paramedis ( studi kasus di pengadilan negeri karanganyar),
  • Tinjauan yuridis implementasi pasal 292 kuhp tentang pencabulan sejenis terhadap korban anak di bawah umur (studi putusan hakim pengadilan negeri surakarta),
  • Tinjauan pelaksanaan pemeriksaan saksi perkara pidana pada proses persidangan di pengadilan negeri karanganyar,
  • Tinjauan hukum pidana terhadap putusan hakim dalam perkara penculikan anak di pengadilan negeri surakarta
  • Tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (uu pkdrt),
  • Studi tentang pelaksanaan eksepsi oleh penasihat hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi di pengadilan negeri sukoharjo,
  • Studi perbandingan tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara indonesia dan malaysia,
  • Studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dengan hukum islam,
  • Penanganan perkara tindak pidana kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai kantor pos yang tidak mengantar surat kepada yang berhak (studi kasus di polsek ngadirojo wonogiri),
  • Penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh hakim pengadilan negeri mungkid magelang dalam memeriksa dan memutus tindak pidana pencurian benda purbakala,
  • Peranan intelijen kejaksaan negeri sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi,
  • Studi komparasi pertanggungjawaban pidana delik perdagangan orang ditinjau dari kuhp dan uu ri no. 21 tahun 2007,
  • Upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat (studi kasus di kejaksaan negeri sukoharjo),
  • Penerapan dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa ir. H. Abdullah puteh oleh hakim pengadilan negeri jakarta pusat,
  • Kajian yuridis implementasi pasal 170 ayat (2) ke-1 kuhp tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan) (studi kasus di pengadilan negeri boyolali)
  • Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek dan upaya penanggulangannya ( studi kasus di poltabes surakarta ),
  • Kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di pengadilan negeri karanganyar),
  • Analisis hukum pidana dalam penerapan pasal 359 kuhp terhadap perkara penembakan oleh aparat kepolisian (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo),
  • Analisis terhadap putusan mahkamah agung dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran lingkungan,
  • Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (studi kasus di pengadilan negeri pacitan),
  • Analisis tentang pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana (studi kasus di kepolisian kota besar surakarta),
  • Dasar pertimbangan hakim jakarta utara dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam tindak pidana kepabean dengan terdakwa nurdin halid,
  • Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi kasus di poltabes surakarta),
  • Implementasi pasal 138 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik (studi di kejaksaan negeri nganjuk),
  • Pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan di pengadilan negeri wonosari,
  • Penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak pidana metrologi legal,
  • Tinjauan tentang alat-alat bukti dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur (studi kasus pengadilan negeri surakarta),
  • Tinjauan yuridis tentang penilaian penerapan hukum oleh judex facti sebagai dasar pemeriksaan kasasi oleh hakim mahkamah agung dalam perkara tindak pidana korupsi bank mandiri dengan terdakwa e.c.w neloe,
  • Studi tentang penerapan syarat formil dan materiil surat dakwaan oleh penuntut umum dan akibat hukumnya jika dinyatakan obscuur libel oleh hakim (studi kasus pada perkara pidana korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa abdullah puteh),
  • Penggunaan saksi mahkota (kroon getuige) dalam pembuktian tindak pidana di persidangan (studi kasus pencurian dengan kekerasan di pengadilan negeri purwokerto),
  • Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana carok massal di wilayah hukum polwil madura,
  • Kajian yuridis terhadap putusan hakim pengadilan negeri bantul dalam tindak pidana pemalsuan asal-usul pernikahan,
  • Komparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana pasal 170 kuhp terhadap sipil dan militer ( studi kasus di poltabes surakarta dan denpom surakarta),
  • Perbandingan perlindungan hukum terhadap isteri dari kekerasan suami dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum islam,
  • Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga (studi kasus di pengadilan negeri surakarta),
  • Tinjauan yuridis tentang kekuatan pembuktian pernyataan pengakuan bersalah terdakwa dalam persidangan tindak pidana tanpa hak mengedarkan psikotropika (studi kasus di pengadilan negeri surakarta),
  • Analisis putusan hakim pengadilan negeri wonosobo terhadap tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran oleh mantan bupati wonosobo,
  • Tinjauan hukum pidana terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak perempuan dibawah umur ( studi kasus di pengadilan negeri klaten),
  • Kekuatan pembuktian audit investigasi oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) sebagai keterangan ahli terhadap penanganan tindak pidana korupsi (studi kasus korupsi pimpinan dprd kota surakarta),
  • Analisis penjatuhan putusan bebas (vrijspraak) terhadap terdakwa marthen renouw dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan oleh hakim pengadilan negeri jayapura,
  • Pelaksanaan program ”zero street crime” sebagai usaha penanggulangan kejahatan jalanan oleh kepolisian resort kota kediri,
  • Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika oleh anggota tni (studi kasus di pengadilan militer ii – 11 yogyakarta),
  • Penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri karanganyar terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seorang ayah terhadap anak kandungnya,
  • Proses penuntutan tindak pidana kepemilikan senjata api secara illegal oleh kejaksaan negeri surakarta (studi empiris undang-undang nomor 12/darurat/1951),
  • Kajian yuridis terhadap putusan hakim pengadilan negeri sukoharjo dalam tindak pidana pemalsuan surat,
  • Penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri boyolali dalam pemeriksaan perkara tindak pidana metrologi legal,
  • Tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri karanganyar,
  • Implementasi peraturan bank indonesia nomor 5/21/pbi/2003 tentang prinsip mengenal nasabah di bank tabungan negara cabang surakarta,
  • Pelaksanaan penanggulangan kasus illegal logging dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan di kabupaten sragen,
  • Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri surakarta,
  • Proses penyidikan terhadap kejahatan kartu kredit oleh polres sleman yogyakarta,
  • Studi perbandingan tentang pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara indonesia dan malaysia,
  • Pelaksanaan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri sukoharjo
  • Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua ( studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo ),
  • Analisis putusan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota tni dalam lingkungan peradilan militer,
  • Studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dengan hukum islam,
  • Pelaksanaan penuntutan oleh oditur militer terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan anggota tni ( studi kasus di oditurat militer ii-11 yogyakarta ),
  • Peranan keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkarakealpaan yang mengakibatkan matinya orang di jalan raya. ( studi kasus di pengadilan negeri surakarta),
  • Kajian yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor menurut kuhp dan uu no.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur di wilayah hukum polres metro jakarta selatan,
  • Penerapan dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa ir. H. Abdullah puteh oleh hakim pengadilan negeri jakarta pusat,
  • Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan undang-undang khusus di indonesia,
  • Dasar pertimbangan hakim jakarta utara dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang permohonan penghitungan masa penahanan dalam tindak pidana kepabean dengan terdakwa nurdin halid,
  • Peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan (studi kasus di polresta surakarta),
  • Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan dengan korban anak-anak (studi kasus di pengadilan negeri purwodadi),
  • Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana carok massal di wilayah hukum polwil madura,
  • Legalitas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme di pengadilan negeri jakarta selatan,
  • Pengaturan asas contante justitie (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam hukum acara pidana indonesia,
  • Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan di semarang,
  • Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (studi kasus di wilayah hukum polres ngawi)
  • Kajian yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di pengadilan negeri surakarta,
  • Tinjauan hukum pidana terhadap perkara penadahan mobil (studi kasus di pengadilan negeri surakarta),
  • Tinjauan konsep bisnis waralaba (franchise) berdasarkan ketentuan hukum islam,
  • Kajian yuridis terhadap tindak pidana pencurian kabel telepon sebagai sarana fasilitas umum (studi kasus terhadap putusan nomor: 187/pid. B/2008/pn. Kray. Di pengadilan negeri karanganyar),
  • Analisis legalitas tindakan pencabutan kembali surat perintah penghentian penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanpa melalui proses praperadilan (suatu studi di pengadilan negeri denpasar),
  • Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah polda daerah istimewa yogyakarta,
  • Pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri surakarta,
  • Pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain
  • Analisis hukum pidana terhadap putusan mahkamah agung dalam menangani perkara tindak pidana korupsi non-budgetter
  • Kode sumber (source code) website sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di indonesia (studi kasus website anshar.net),
  • Studi mengenai pelaksanaan pembuktian terhadap kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain di pengadilan negeri surakarta,
  • Analisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana perkosaan (studi kasus di pengadilan negeri klaten),
  • Proses penuntutan oleh kejaksaan negeri surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi apbd surakarta periode 1999-2004,05
  • Implementasi pasal 78 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika (studi kasus di pengadilan negeri surakarta),
  • Tindakan aparat penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam menangani tindak pidana kepabeanan di bandar udara soekarno-hatta
  • Eksistensi peradilan in absentia dalam sistem hukum acara pidana di indonesia dan relevansinya dengan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan
  • Upaya perlindungan hukum dan rehabilitas bagi korban peradagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan di surakarta,
  • Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana di bidang dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan (studi kasus ny. Supartini vs bank syariah mandiri, putusan mahkamah angung nomor: 199 k/pdt/2005),
  • Analisa kasus tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak (studi putusan pn medan reg. No. 1932/pid.b/2005/pn.mdn),
  • Analisa pidana hukum dan kriminologi terhadap tindak pidana penistaan agama di indonesia,
  • Analisis kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan pt bank mandiri (studi kasus no. 2120/pid.b/2006/pn.mdn),
  • Analisis kasus tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan dalam menggandakan rekening bank (studi kasus : no. 1945/pid.b/2005/pn.mdn),
  • Analisis kriminologi dan yuridis terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan no. 1203/pid.b/2006/pn.mdn),
  • Diskresi kepolisian ri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak (studi kasus poldasu),
  • Efektivitas penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran qanun di bidang syariat islam di wilayah hukum kota madya banda aceh propinsi naggroe aceh darussalam,
  • Hubungan sebab akibat (kausalitas) dalam hukum pidana dan penerapannya dalam praktek (studi kasus pada pengadilan negeri kabanjahe),
  • Implementasi pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan no. 514/pid.b/1997/pn.lp),
  • Implementasi surat penetapan penghentian penuntutan perkara pidana (studi kasus perkara soeharto di pengadilan negeri jakarta selatan),
  • “kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindakan pelecehan terhadap pengadilan (contempt of court)(studi kasus reg.no. 1444/pid.b/12001/p.n.medan)
  • Kejahatan perdagangan wanita dihubungkan dengan pelanggaran hak azazi manusia,
  • Kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit dan upaya penanggulangannya (studi kasus putusan no. 65/pid.b/2005/pn. Medan),
  • Kewenangan dalihan natolu dalam penyelesaian tindak pidana secara hukum adat batak toba (studi di kec. Borbor, kab. Toba samosir),
  • Pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak ditinjau dari psikologi kriminal (studi kasus pengadilan negeri medan),
  • Penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di indonesia (studi kasus l/c fiktif bni 46),
  • Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers ditinjau dari kuhp dan uu no. 40 tahun 1999 tentang pers,
  • Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut uu no.9 tahun 1992 tentang keimigrasian (studi kasus pengadilan negeri medan),
  • Penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi (studi putusan pengadilan negeri medan register no.2.640/pid.b/pn.medan, register no. 2.641/pid.b/2006/pn. Medan dan register no. 2.642/pid.b/2006/pn. Medan),
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas (studi kasus di pengadilan negeri medan),
  • Penelantaran istri oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan hukumnya (studi kasus no : 378/pid.b/2007/pn-medan) dan (studi kasus no : 1921/pid.b/2005/pn-medan),
  • Penerapan hukum terhadap tindak